
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus mendorong efisiensi anggaran. Hal tersebut salah satunya ditempuh melalui pemangkasan perizinan dan jalur distribusi seperti telah diterapkan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Pemangkasan perizinan dan jalur distribusi itu sekaligus penting untuk mencegah korupsi.
Dalam acara panen raya nasional di 14 provinsi sentra produksi padi yang seremoninya digelar di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan, semula jalur perizinan dan distribusi pupuk bersubsidi bagi para petani berbelit-belit.
Butuh gebrakan untuk memangkas birokrasi yang rumit itu. Situasinya berubah sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
”Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Inpres (Perpres No 6/2025) yang Bapak Presiden tanda tangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” kata Amran.
Sehubungan dengan laporan itu, Presiden menegaskan akan senantiasa mendorong efisiensi anggaran. Itu dilakukannya melalui pemotongan jalur distribusi yang panjang. Secara bersamaan, praktik korupsi juga berusaha ditekannya melalui mekanisme tersebut.
”Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” kata Presiden.
Ihwal praktik korupsi, Presiden menentang keras. Lebih-lebih jika praktik-praktik itu malah menghambat layanan publik dan distribusi pantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti pupuk bersubsidi. Pihaknya mendorong agar petani tidak takut melayangkan laporan penyelewenagan jika menemukannya di lapangan.
”Sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporkan segera. Kalau ada korupsi langsung Anda video, Anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera,” kata Presiden.
Sewaktu mendatangi panen raya, Presiden juga berdialog dengan sejumlah petani yang dihadirkan secara daring. Dalam dialog itu, para petani bersyukur atas adanya kebijakan pemangkasan jalur distribusi pupuk telah banyak membantu mereka.
Salah satu ucapan terima kasih itu diutarakan oleh petani asal Kabupaten Ngawi, yakni Joko. Berkat kebijakan itu, ia mengaku, tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk. Ia lebih bersyukur lagi mengingat harga gabahnya cukup tinggi, yakni Rp 6.500 per kilogram. Itu naik dari harga sebelumnya yang sekitar Rp 6.000 per kilogram.
Sementara itu, Amran menyampaikan, kebijakan pro-petani yang diterapkan Presiden mendorong keberhasilan panen tahun ini. Berkat kebijakan itu, sebut dia, serapan beras oleh Bulog melonjak tajam. Alhasil, stok beras nasional mencapai 2,4 juta ton dan akan menembus 3 juta ton di akhir bulan. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam 10-20 tahun terakhir.
”Ini betul-betul cerah bagi petani. Secerah kebijakan bapak selama 169 hari. Ini luar biasa bagi petani Indonesia,” kata Amran.
Menurut Presiden, petani memiliki peranan penting bagi bangsa ini. Keberadaan mereka menjamin berlangsungnya ketahanan pangan. Untuk itu, ia menyebut, petani sebagai tulang punggung bangsa dan negara.
”Para petani adalah produsen pangan, tanpa pangan tidak ada negara, saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI,” tandas Presiden.
Lebih dari itu, Presiden ingin menjalankan pembangunan pertanian berpihak kepada rakyat. Bahkan, ia ingin menurunkan harga pangan secara nasional. Cita-cita itu ingin diwujudkannya untuk membuat masyarakat bahagia. Lantas, segenap pejabat dimintanya ikut bekerja melayani rakyat sepenuh hati.
”Itu keinginan saya dan keinginan semua menteri, semua gubernur, semua bupati. Kita akan bahagia kalau rakyat ita senyum. Kita akan bahagia kalau para petani kita makmur,” kata Presiden.
Penulis: Kompas