Anugerah PNS Berprestasi Tahun 2023

SEDEKAH HASIL BUMI 

APRESIASI INSAN PERTANIAN 2023

KOTA BANDUNG -- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat digelar di Kota Bandung, hari ini, Senin (22/4/2024).&nbsp;
Musrenbang kali ini digelar dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025.&nbsp;
<img src="https://distanhorti.jabarprov.go.id/panel/assets/d1951bc6-c369-4b5b-8a63-84c9f1cfc37f?width=800&amp;height=533" alt="Whats App Image 2024 04 22 at 21.32.31 D5d968fe" />
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin berharap musrenbang yang berlangsung hari ini bisa menjadi titik dimulainya pembangunan Jabar yang lebih maju lagi.&nbsp;
"Pelaksanaan musrenbang ini menjadi tahapan penting sebagai landasan perencanaan pembangunan Provinsi Jabar selama 20 tahun ke depan," ungkap Bey Machmudin saat membuka Musrenbang Provinsi Jabar di Trans Luxury Hotel Bandung.&nbsp;
Bey juga menekankan soal keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses pembangunan.&nbsp;
Ia menuturkan, dalam 20 tahun ke depan, dunia akan mengalami perubahan besar dan tentunya akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.&nbsp;
Dimana terdapat sembilan megatren Jabar tahun 2045 yang diprediksi akan berdampak signifikan, yakni soal demografi, sumber daya alam, penduduk kelas menengah, keuangan internasional, urbanisasi, perubahan iklim, geopolitik dan geoekonomi, perdagangan internasional hingga disrupsi teknologi.&nbsp;
Salah satu isu yang mengemuka, dalam mewujudkan Jabar Emas 2045, adalah pemanfaatan bonus demografi yang sudah dimulai dan puncaknya pada 2030 dengan jumlah penduduk produktif sebanyak 37,63 juta jiwa atau 66,26 persen.&nbsp;
"Bonus demografi ini diharapkan menjadi sumber daya pembangunan yang berkualitas dan produktif," kata Bey.&nbsp;
"Oleh karena itu persiapan matang, sepeti investasi yang tepat, kebijakan yang bijaksana, dan tindakan yang berkelanjutan diperlukan untuk menguatkan potensi positif ini," tambahnya.&nbsp;
Maka musrenbang penting untuk menjaring masukan konkret dari berbagai pihak, termasuk pimpinan DPRD, Bupati/Wali Kota se-Jabar, unsur perangkat daerah, Bappeda kabupaten/ kota, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat lainnya.&nbsp;
Sejumlah capaian Indikator Makro Pembangunan yang berhasil dicapai Jabar pada tahun 2023 disampaikan Bey Machmudin pada kesempatan itu, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat 0,61 poin menjadi 74,24 poin dibandingkan tahun 2022.&nbsp;
Kemudian Laju Pertumbuhan Ekonomi melambat 0,45 poin menjadi 5 persen dibandingkan tahun 2022, namun melampaui target 4,35 persen.&nbsp;
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,87 poin menjadi 7,44 persen dibandingkan tahun 2022.&nbsp;
Kemudian persentase tingkat kemiskinan turun dari 8,06 persen pada tahun 2022 menjadi 7,62 persen.&nbsp;
Ketimpangan pendapatan atau gini rasio menjadi 0,425 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,417 poin.&nbsp;
PDRB per kapita meningkat menjadi Rp52,65 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp49,14 juta.&nbsp;
"Dari enam indikator daerah, empat indikator meningkat dibandingkan 2022," ujarnya.&nbsp;
Sementara itu terdapat enam isu strategis pembangunan daerah tahun 2025-2045, yakni green dan blue economy, kualitas SDM, kesenjangan pembangunan dan infrastruktur layanan dasar, keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, keberlanjutan penataan ruang hingga kualitas tata kelola pemerintahan.&nbsp;
Di samping itu terdapat isu besar lain yang membersamai pembangunan, khususnya di tahun 2025 antara lain RPD 2024-2026 (masa transisi), UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah, transisi tahun politik serta kondisi ekonomi yang tidak menentu yang dipengaruhi ekonomi global dan nasional.&nbsp;
"Maka tema pembangunan Jawa Barat 2025 adalah pemerataan pembangunan untuk mendukung kemajuan masyarakat Jawa Barat," ungkapnya.&nbsp;
Selanjutnya, Bey Machmudin memaparkan target indikator makro Jabar tahun 2025 yang diharapkan dapat dicapai.&nbsp;
IPM ditargetkan mampu mencapai 74,39 poin, Laju Pertumbuhan Ekonomi antara 4,96 persen hingga 5,37 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 6,42 persen hingga 6,99 persen, persentase penduduk miskin antara 5,85 persen hingga 6,46 persen.&nbsp;
Kemudian Indeks Gini Rasio 0,419 hingga 0,425 poin dan pendapatan per kapita ditargetkan mencapai Rp57,14 juta.&nbsp;
"Semoga musrenbang ini menjadi wadah berharga untuk menjaring masukan demi menyempurnakan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 agar menjadi pedoman yang berkualitas dan terimplementasi dengan baik," harap Bey.&nbsp;
 Birokrasi berdampak&nbsp;
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menekankan soal birokrasi berdampak. Artinya, proses birokrasi harus mempunyai efek yang dapat dirasakan dampaknya bagi pembangunan yang lebih berkemajuan.&nbsp;
<img src="https://distanhorti.jabarprov.go.id/panel/assets/4cffe36a-035e-4df0-90bd-25899cc0bf62?width=800&amp;height=533" alt="Whats App Image 2024 04 22 at 21.32.33 1f4221d0" />
"Kita tidak boleh lagi terjebak ditumpukan kertas, tapi harus sampai kepada produktivitas," kata Azwar Anas.&nbsp;
"Presiden berharap birokrasi ini lincah karena banyak pekerjaan kita yang mestinya dikerjakan satu tiga langkah, tapi hari ini sampai enam langkah," tambahnya.&nbsp;
Oleh karena itu, ujar Azwar, reformasi birokrasi menjadi kunci agar Indonesia bisa melompat bersaing dengan negara maju lainnya.&nbsp;
Pada musrenbang ini, Menpan dan RB menginginkan diperbaiki tumpang tindih kebijakan di birokrasi pemda karena bisa menyebabkan SDM maupun juga sumber daya anggaran pemerintah mengalami keborosan.&nbsp;
Dengan demikian tak terelakkan diperlukan penyederhanaan proses bisnis. Di samping itu digitalisasi, rantai birokrasi juga harus diefektifkan.&nbsp;
"Musrenbang jangan hanya jadi proses teknokratis, tapi harus berdampak. Kita harus mengubah paradigma dari orientasi input menjadi orientasi outcome," tegas Azwar Anas.&nbsp;
Sementara itu Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat mengatakan, seluruh target capaian pembangunan hanya akan didapat dengan kolaborasi dan kebersamaan antarpemangku kepentingan.&nbsp;
"Sebagaimana yang menjadi kesepakatan kita, Visi Jawa Barat Tahun 2045, yakni Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan. Visi tersebut hanya bisa kita wujudkan apabila semua pemangku kepentingan mampu berkolaborasi, koordinasi dalam satu orkestrasi yang harmonis serta saling mendukung," tutur Taufik.
 HUMAS JABAR Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Ika Mardiah

MUSRENBANG JABAR 2024 Bey Machmudin: Landasan Perencanaan Pembangunan Jabar 20 Tahun ke Depan

KOTA BANDUNG -- Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJPD 2025 - 2045 merupakan fase kritis dan jadi pertaruhan Jabar karena ada bonus demografi.
<img src="https://distanhorti.jabarprov.go.id/panel/assets/5ef91a5b-8b58-42a2-8224-3d45d613accd?width=800&amp;height=533" alt="Whats App Image 2024 04 22 at 18.48.35 C88d9221" />
"Tekad kita sebagaimana visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045, Jabar menjadi provinsi termaju, tentu harus berkorelasi, harus bersinergi dengan skenario nasional yang sudah didesain," ujar Herman Suryatman pada acara Musrenbang 2024, di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (22/4/2024).
Musrenbang tahun ini juga spesial karena dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Abdullah Azwar Anas.
Herman mengatakan, Pemdaprov Jabar akan menjadi yang terdepan dalam perencanaan pembangunan, sampai tahap berikutnya yakni pengorganisasian, eksekusi, sampai monitoring dan evaluasi.
"Starting pointnya adalah perencanaan pembangunan, karena itu kita harus sukses berencana, berarti kita merencanakan untuk sukses," cetus Herman.&nbsp;
Herman mengatakan Pemdaprov Jabar saat ini diminta Menteri PAN RB untuk menjadi role model dalam menjalankan reformasi birokrasi.
"Faktanya reformasi birokrasi Jabar adalah salah satu yang terbaik di tingkat nasional, ini tentu harus kita jaga, harus kita pertahankan dan paling substansial adalah bagaimana berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," katanya.
<img src="https://distanhorti.jabarprov.go.id/panel/assets/5e795342-f476-449b-ae3f-a248b5e781a6?width=800&amp;height=533" alt="Whats App Image 2024 04 22 at 18.48.35 4ee28c98" />
"Bukan hanya indeksnya saja yang tinggi, yang paling penting reformasi birokrasi ini memberi efek berdampak pada peningkatan kesejahteraan, salah satunya mengurangi pengangguran," tambahnya.
Menurutnya, angka pengangguran Jabar saat ini 7,4 persen dan Indeks Ratio Gini di angka 0,42 persen. Herman berharap angka tersebut dapat diturunkan.&nbsp;
"Harapannya kita bisa turunkan secara signifikan, kita akan turunkan sehingga Jawa Barat menjadi provinsi termaju," tutupnya.
 HUMAS JABAR Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Ika Mardiah

MUSRENBANG 2024 Sekda Jabar: Penyusunan RPJPD 2025 - 2045 Jadi Pertaruhan Jabar

<img src="https://distanhorti.jabarprov.go.id/panel/assets/e69695a4-334e-4e6c-8556-5b973aa5a3c1?width=800&amp;height=533" alt="Whats App Image 2024 04 20 at 09.43.59 8b698eac" />
KOTA BANDUNG -- Sekda Jabar Herman Suryatman menargetkan pendataan jumlah petani calon penerima dan calon lokasi (CPCL) untuk program pompanisasi rampung dalam sepekan.&nbsp;
Bila sudah selesai pendataan, Pemdaprov akan langsung menyerahkan kepada Kementerian Pertanian agar 5.000 pompa untuk mengairi 50.000 hektare sawah di Jabar bisa segera dieksekusi.
"Jadi tanggal 25 April 2024 kami targetkan pendataan CPCL selesai dan kita akan kirimkan ke Kementan sehingga Jabar bisa mengeksekusi program pompanisasi untuk 50.000 hektare atau 5.000 pompa," ujar Herman Suryatman di Gedung Sate, Jumat (19/4/2024) malam.
Untuk mempercepat target tersebut, di hari yang sama Herman mengundang para sekda, dandim dan kapolres di 27 kabupaten kota ke Gedung Sate agar program pompanisasi Jabar berhasil.
Herman mengungkapkan, saat ini pendataan CPCL yang sudah masuk dari kabupaten dan kota baru 13.000 hektare atau hanya untuk 1.300 pompa. Karena satu pompa bisa mengairi sawah seluas 10 hektare.
"Makanya minggu depan harus selesai pendataannya untuk 50.000 hektare, tapi harus akuntabe. Makanya Kejaksaan, Polri, dan TNI kita libatkan untuk menyukseskan program pompanisasi ini," tutur Herman.
Dalam program pompanisasi ini, awalnya Kementan hanya memberikan 2.500 pompa untuk 25.000 hektare sawah. Namun karena program tersebut berjalan sukses di Jabar Kementan akhirnya memberikan tambahan menjadi 5.000 pompa.
"Kementan sudah memberikan 2.500 pompa, kemudian karena di lapangan sudah bagus Kementan akan menambah lagi 2.500 pompa jadi totalnya 5.000 pompa untuk 50.000 hektare sawah tadah hujan," ujarnya.
Dengan adanya pompanisasi ini maka produktivitas pertanian Jabar diharapkan akan meningkat karena petani jadi bisa panen dua kali dalam setahun.
"Yang selama ini panennya cuma satu kali dalam setahun dengan pompanisasi jadi dua kali panen," ucap Herman.
 HUMAS JABAR Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Ika Mardiah

Sekda Jabar Targetkan Pendataan Petani Calon Penerima Pompanisasi Rampung Minggu Depan

<img src="https://distanhorti.jabarprov.go.id/panel/assets/b00b9bfd-e229-4864-8549-e33722067d57?width=800&amp;height=450" alt="Ds C06227" />
<div class="article__body w-full min-h-screen">
PORTALJABAR, KOTA BANDUNG -&nbsp;&nbsp;Penjabat Gubernur Bey Machmudin manargetkan Jabar sebagai daerah lumbung padi nasional bisa cepat swasembada pangan.&nbsp;
Untuk itu, Bey menginisiasi rapat koordinasi ketahanan pangan dan produktivitas pertanian Jabar yang digelar secara hybrid di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (18/4/2024).
Rakor dihadiri bupati/wali kota, Kementerian Pertanian RI, dan stakeholders pertanian Jabar.&nbsp;
"Rapat hari ini optimismenya itu kami ingin Jawa Barat swasembada pangan. &nbsp;Kemarin sempat ada harga beras naik dan susah di beberapa retail, kami berpikir Jabar sebagai lumbung padi harus bisa teratasi dengan optimal," ujar Bey Machmudin usai rakor, Kamis (18/4/2024).&nbsp;
Bey berharap sistem tata kelola dan tata niaga pertanian di Jabar bisa diperbaiki dengan menyeluruh, sampai BUMD yang mengelola cadangan beras.&nbsp;
"Insyaallah tahun ini kalau tercapai target kami bisa mengelola pangan sendiri. Jadi kalaupun terjadi kelangkaan secara nasional, Jawa Barat tidak perlu ikut. Kami juga akan menata kembali BUMD yang menangani cadangan beras," jelasnya. &nbsp;
Bey menargetkan tahun 2024 Jabar bisa menjadi lumbung pangan terbesar di Indonesia&nbsp;
"Tahun ini kami ingin menjadi yang pertama. Insyaallah dengan semangat para bupati/wali kota insyaallah akan tercapai juga dukungan dari Kementerian Pertanian, juga dari BBWS terkait pengairan," ungkapnya.&nbsp;
Menurut Bey, tantangan menuju swasembada pangan beragam mulai dari irigasi yang rusak, harga dan ketersediaan pupuk, dan serta benih.
Khusus jaringan irigasi yang menjadi kunci pengairan sawah, Bey mengatakan akan dipantau bersama mulai bupati/wali kota, koordinasi dengan Sekda Provinsi, Irjen &nbsp;Kementan.&nbsp;
Apabila tantangan tersebut diatasi dengan baik, Bey optimistis target 11 juta ton gabah kering giling (GKG) akan tercapai Desember 2024.&nbsp;
"(Target) GKG-nya 11 juta, ini masih ada waktu sampai Desember kan, insyaallah tercapai," kata Bey.&nbsp;
Sementara itu Inspektorat Jenderal Kementan RI Setyo Budianto mengapresiasi inisiasi Penjabat Gubernur Jawa Barat menggelar rakor ketahanan pangan dan produktivitas pertanian.&nbsp;
Menurutnya, hal ini merupakan langkah penting dalam akselerasi program dan solusi masalah pertanian Jabar.&nbsp;
<img src="https://distanhorti.jabarprov.go.id/panel/assets/9c46248b-97fc-4260-a386-195dea5a4593?width=800&amp;height=450" alt="1713440952 Kamis13" />
Setyo meminta para kepala daerah, kepala dinas, Forkopimda secara berjenjang memberikan intruksi ke bawah untuk memberikan perhatian.&nbsp;
"Jadi ini bukan hanya urusan pemerintah daerah semata tapi semuanya punya andil, dan peran," pungkasnya.
</div>
Editor:&nbsp;Humas Jabar

Bey Machmudin Ingin Jabar Swasembada Pangan

<img src="https://distanhorti.jabarprov.go.id/panel/assets/c6dca423-2f4a-42b7-ba78-7933fce694bc?width=800&amp;height=450" alt="1713440952 Kamis13" />
<div class="article__body w-full min-h-screen">
PORTALJABAR, KOTA BANDUNG -&nbsp;Musim panen raya sudah dimulai pada akhir bulan April hingga awal Mei 2024. Selanjutnya musim tanam akan dilaksanakan pada bulan Juni.&nbsp;
Namun berdasarkan prakiraan BMKG setelah bulan Mei curah hujan akan terus menurun sehingga dikhawatirkan akan terjadi kekeringan dan berpotensi gagal panen.&nbsp;
Kementerian Pertanian sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memaksimalkan produksi sawah tadah hujan atau padi gogo melalui kegiatan pompanisasi.&nbsp;
Dalam Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan dan Produktivitas Pertanian di Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (18/4/2024), disampaikan bahwa Kementerian Pertanian sudah mengalokasikan bantuan pompanisasi sebanyak 2.500 titik untuk akselerasi perluasan tanam sawah tadah hujan di Jabar.&nbsp;
Dalam rapat tersebut, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menyampaikan perlunya peningkatan produksi sawah tadah hujan untuk mengejar target produksi gabah sebanyak 11 juta ton lebih tahun ini.&nbsp;
"Perlu ada instrumen untuk menjaga ketersediaan air antara lain dengan pompanisasi. Namun penerima pompanisasi harus jelas dan sesuai target sehingga saya meminta pemerintah kabupaten/kota membuat pemetaan lahan dan lokasinya," ujar Bey.&nbsp;
Selain itu, menurut Bey, perlu koordinasi dengan pihak TNI/Polri untuk menjaga program pompanisasi. Jika perlu di setiap alat pompanisasi disematkan GPS atau menggunakan pengawasan secara digital.&nbsp;
"Maksimalkan juga resi gudang dan pusat distribusi Jabar sebagai instrumen pengendalian stok dan harga pangan, " tegasnya.&nbsp;
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Komjen Setio Budi mengatakan, TNI dan kementerian sudah bekerja sama untuk program pompanisasi, termasuk untuk wilayah Jabar yang kebagian 2.500 titik.&nbsp;
Sebanyak 201.702,6 hektare sawah tadah hujan serta beberapa sawah irigasi akan menjadi sasaran dari pompanisasi tersebut sesuai prioritasnya sehingga ia meminta Pemdaprov Jabar segera menyampaikan peta lokasi dan lahan petani mana saja yang berhak mendapatkan pompanisasi.&nbsp;
"Saya berharap ada akselerasi di Jabar sebab hingga&nbsp;15 April 2024, dari total luas lahan sawah tadah hujan itu hanya 5.630 hektare yang sudah mulai percepatan tanam, jumlahnya masih sangat kecil," jelas Setio Budi.&nbsp;
Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman meminta Bupati/Wali Kota di Jabar sesegera mungkin menindaklanjuti kebutuhan Kementerian Pertanian, khususnya terkait peta lahan penerima bantuan pompanisasi.&nbsp;
"Baru 1.300 titik yang sudah terealisasi untuk 13.000-an hektare lahan. Kementerian Pertanian bahkan&nbsp; siap jika Jabar menambah kebutuhan pompanisasi hingga 5.000 titik," tegasnya.&nbsp;
Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif yang hadir dalam rakor meminta 44 titik pompanisasi untuk areal lahan tadah hujan di wilayahnya. Selain itu, Arsan berharap ada perbaikan saluran irigasi sawah karena banyak yang rusak.&nbsp;
Hal yang sama disampaikan Pj Bupati Sumedang Tuti Ruswati.&nbsp; Pihaknya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah melaksanakan pompanisasi pada 200 ha lahan sawah, namun masih membutuhkan tambahan program pompanisasi dari Kementerian Pertanian.&nbsp;
"Kami juga meminta bantuan Pemdaprov Jabar memperbaiki Bendung Cariang di Kecamatan Ujung Jaya yang kondisinya sudah mulai rusak. Bendung ini sangat vital bagi pengairan saluran irigasi di Sumedang," tutur Tuti.&nbsp;
<img src="https://distanhorti.jabarprov.go.id/panel/assets/b140cb8d-0d05-4b5a-a8fa-65d4a861447e?width=800&amp;height=450" alt="Ds C06227" />
</div>
Editor:&nbsp;Humas Jabar