Majalengka - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong dilaksanakannya program pemulihan unsur hara tanah secara massal di wilayah Jabar, menyusul kejenuhan lahan pertanian akibat penggunaan pupuk yang terus-menerus tanpa diimbangi perbaikan kualitas tanah.
“Secara umum di Jabar tanahnya sudah jenuh, karena pupuk terus menerus, sedangkan tidak ada pemulihan tanah,” kata Dedi saat menghadiri panen raya di Majalengka, Jabar, Senin (7/4).
Dedi menyebutkan kondisi ini menyebabkan ketergantungan petani terhadap bahan kimia meningkat, yang berdampak pada menurunnya kualitas tanah secara berkelanjutan.
Berangkat dari hal tersebut, dia menilai perlu dilakukannya program massal di Jabar untuk meningkatkan kualitas tanah pada sektor pertanian.
“Harus ada program massal di Jabar bagaimana elemen hara tanah dikembalikan, karena rata-rata di bawah angka enam,” ujarnya.
Ia menuturkan saat ini tantangan utama yang dihadapi petani di Jabar bukan lagi soal ketersediaan pupuk, karena hal tersebut sudah bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah.
Menurut dia, tingginya biaya produksi akibat intensitas penggunaan obat-obatan pertanian menjadi salah satu tantangan yang dihadapi petani saat ini.
"Biaya produksi tinggi itu di obat-obatan. Dari sebelum tanam mereka harus disemprot keong, lalu selama dua bulan dari tanam sampai panen, hampir semuanya nyemprot dua hari sekali (untuk mencegah hama)," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti penurunan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini untuk sektor irigasi yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Ia berharap alokasi dana tersebut bisa kembali normal, guna mendukung infrastruktur pertanian.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan Pemprov Jabar telah menerbitkan peraturan yang melarang alih fungsi lahan pertanian, terutama di wilayah-wilayah yang sudah kritis seperti Bekasi.
Dedi mengatakan hal tersebut perlu dilakukan, sebagai upaya melindungi lahan produktif di Jabar.
"Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur minggu lalu, melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun," kata dia.
Namun, ia mengakui masih ada kendala pada sistem perizinan karena penyesuaian tata ruang belum dilakukan dan proses revisinya memerlukan waktu hingga lima tahun.
Di sisi lain, Dedi juga menekankan pentingnya jaminan kesehatan bagi para petani, mengingat banyak di antaranya yang belum terlindungi program BPJS Kesehatan atau mengalami tunggakan pembayaran.
Para petani juga perlu memperhatikan soal asuransi kesehatannya. Banyak yang tidak tercover BPJS atau iuran mandirinya tidak terbayar, katanya.
Ia berharap kolaborasi dengan pemerintah pusat, ke depannya bisa meningkatkan kesejahteraan petani yang merupakan garda depan ketahanan pangan nasional.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri langsung kegiatan panen raya padi di Majalengka, Jabar pada Senin ini.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mendorong pembentukan koperasi di seluruh desa sebagai upaya memperkuat sektor pertanian nasional dan memperbaiki rantai distribusi hasil panen petani.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk 80 ribu koperasi desa dalam tahun ini yang tergabung dalam jaringan koperasi nasional.
“Tahun ini kami akan membuka 80 ribu koperasi. Setiap desa akan kami minta untuk segera membangun koperasi yang masuk ke dalam suatu jaringan koperasi nasional,” kata Prabowo.
Prabowo menyampaikan setiap koperasi desa akan menyediakan fasilitas kredit usaha untuk mendukung infrastruktur pertanian, mulai dari gudang penyimpanan, kamar pendingin, hingga kendaraan pengangkut.
Dengan sistem ini, Presiden optimis pendistribusian hasil pertanian dan pupuk menjadi lebih efisien serta mengurangi ketergantungan petani terhadap perantara atau tengkulak.
Penulis: Neraca
